Rabu, 21 Juli 2010

Perkembangan ekonomi,Politik & Keuangan pada awal kemerdekaan

1. Bidang Ekonomi

Pada masa pasca proklamasi kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda, keadaan kas Negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak.

Oleh karena itu dengan sangat terpaksa pemerintah Indonesia menetapkan tiga mata uang sekaligus yaitu mata uang de javasche Bank , mata uang Hindia Belanda dan mata uang pemerintahan Jepang. Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan lain yaitu menasionalisasikan de javasche bank, KLM, KPM, dan perkebunan – perkebunan asing milik swasta asing, serta mencari pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika, tetapi semua itu tidak memberikan hasil yang berarti dikarenakan adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup akses ekspor impor yang mengakibatkan negara merugi sebesar 200.000.000,00.

Banyak peristiwa yang mengakibatkan defisitnya keuangan negara salah satunya adalah perang yang dilancarkan sekutu dan NICA. Usaha- usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk mengatasi masalah ekonomi adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan februari tahun 1946. Agenda utamanya adalah usaha peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusiannya, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan milik swasta asing.

2. Bidang Politik

Kondisi dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, banyak sekali mengalami perubahan dan pembaharuan di segala aspek. Sebagian besar melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintahan yang mana sebelumnya dipimpin oleh bangsa jepang yang menduduki bangsa Indonesia setelah Belanda. Pertama-tama melakukan rapat PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 agustus 1945. Agenda pertama adalah menunjuk presiden dan wakil presidenserta mengesahkan dasar negara yaitu UUD Negara. Kemudian rapat terus berlanjut dengan agenda –agenda yang lebih luas yaitu pembentukan alat-alat perlengkapan negara seperti Komite Nasional, Kabinet Pertama RI, pembagian wilayah RI atas 8 Propinsi beserta pada gubernurnya, penetapan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, pembentukan BKR/TKR, dan lain-lain. Tetapi banyaknya hambatan dan kurangnya pengalaman dalam perjalanan pembangunan yang akan dihadapi, maka jalannya pemerintahan menjadi tersendat dan tidak seluruhnya sesuai rencana dan cita-cita yang telah di canangkan.




Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu, Tentara Inggris ditugaskan di Indonesia untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Sebelum tugas itu dilaksanakan, antara Inggris dan Belanda, sesama anggota Sekutu, pada tanggal 24 Agustus 1945 disuatu tempat dekat London, terjadi penandatanganan suatu Civil Affairs Agreements yang isinya bahwa Inggris akan membantu Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Dalam era baru itu Belanda berpegang pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 yang isinya antara lain bahwa Indonesia dijadikan negara commonwealth yang berbentuk federal.

Setelah Jakarta dikuasai oleh Belanda, untuk menciptakan suatu daerah yang aman, Belanda memperluas daerah kekuasaannya ke arah barat. Tangerang sebagai pintu gerbang barat bagi Jakarta dan Gerbang Timur bagi Banten, dikuasai pada akhir bulan Mei 1946, sedangkan Pemerintah Sipil Tangerang mundur dan pindah ke Balaraja, sekitar 45 km disebelah timur kota Serang. Sebelum itu, untuk mengepung kota Tangerang, Serpong yang ada di sebelah selatan Tangerang, dikuasai lebih dahulu/ Pada pertengahan bulan Juni 1946 Curug Mauk dan Balaraja diserang Belanda. Disebelah Selatan untuk mengisolasi Banten, Belanda menduduki Bogor dan kemudian Pelabuhan Ratu. Dengan dikuasainya tempat=tempat tersebut, pintu-pintu keluar dan masuk ke Daerah Banten TERTUTUP.

Agresi Militer Belanda pertama tanggal 21 Juli 1947 yang dilaksanakan serentak ke seluruh Wilayah RI tidak menguasai Banten. Banten hanya didesak ke Barat dan BLOKADE terhadap daerah ini diperketat. Ada beberapa kemungkinan mengapa daerah paling ujung Jawa ini TIDAK DISERANG. Pertama, jika dilihat dari segi ekonomi, Banten bukan daerah yang menguntunkan jika dikuasai. Kedua, dari segi politik, Belanda sangat meragukan Banten apakah daerah itu setelah dikuasai dapat dijadikan daerah yang berdiri sendiri diluar RI, mengingat kebencian rakyat Banten terhadap Belanda. Tampaknya karena kedua hal tersebut, Belanda hanya meng-isolasi daerah itu rapat-rapat yang tujuannya untuk melumpuhkannya. Integrasi Banten dengan Pemerintah Pusat kembali mendapat gangguan, Banten mau dipisahkan dari RI. Banten diblokade secara total agar menjadi lemah yang tujuannya untuk melepaskan daerah itu dari Negara Kesatuan RI.

Isolasi terhadap Banten secara total dilakukan dengan mengadakan penjagaan yang ketat di daerah garis demarkasi yang membujur dari Mauk disebelah utara ke selatan sampai dipantai Lautan Hindia. Belanda juga melakukan blokade laut. Perairan Selat Sunda diawasi dengan ketat. Setiap hari kapal perang Belanda mondar-mandir didekat Pelabuhan Merak. Banten di-isolasi dan diblokade oleh Belanda sehingga hubungan dari daerah itu kedaerah lain atau sebaliknya lewat jalan darat sukar, termasuk hubungan dengan Pemerintah Pusat di Yogyakarta. Hubungan Banten dengan Pemerintah Pusat dilakukan lewat selatan yakni Bayah.

Blokade ini mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan Rakyat Banten. Akibat blokade, beberapa macam barang kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya didatangkan dari luar, sulit diperoleh dan kalau ada, harganya sangat mahal. Keadaan ini merupakan UJIAN bagi Pemerintah Daerah Banten dan rakyatnya.

Untuk mengatasi kebutuhan hidup masyarakat, berbagai cara dilakukan, baik oleh rakyat maupun Pemerintah Daerah Banten. Rakyat antara lain ada yang membuat barang-barang tertentu dan menggunakan barang-barang lain sebagai pengganti. Ada pula yang membeli beberapa jenis barang dari luar dengan cara-cara tertentu. Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan penghasilan daerah dengan berbagai cara, seperti mengeluarkan aturan-aturan baik terhadap para pedagang maupun masyarakat agar hasil-hasil daerah Banten digunakan sebaik-baiknya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, rakyat membuat barang-barang tertentu sebagai pengganti, seperti bensin, garam, sabun, gula merah dan obat-obatan yang mutunya lebih rendah. Untuk memenuhi kebutuhan akan bensin, di Silalangu, 6 km dari Stasiun Maja, diusahakan pembuatan bensin dari karet dengan proses destilasi. Pembuatannya sangat sederhana, mula-mula latex karet dimasukan kedalam drum tanpa menggunakan pengukur tekanan, uapnya dialirkan lewat pipa yang berasal dari waterleiding. Untuk mendinginkan uap, pipa itu dimasukan kedalam selokan dan pada ujung pipa ditempatkan sebuah drum untuk menampung hasilnya yang berupa bensin. Selain di Silalangu ada tiga tempat lain yang membuat bensin dari karet, seperti di onderneming Cibiuk yang diusahakan oleh Soeleman.

Untuk memenuhi kebutuhan akan garam dapur, rakyat di sepanjang pantai Selat Sunda dan Pantai Lautan Hindia membuat garam dengan cara pembuatan yang sangat sederhana, yaitu dengan cara memasak air laut dalam drum yang menghasilkan kristal garam yang licin dan keras. Untuk mencukupi kebutuhan akan sabun cuci, orang menggunakan buah kelerak. Ada juga orang yang mendirikan perusahaan sabun yang menggunakan peralatan sederhana. Kebutuhan akan gula pasir dipenuhi dengan menggantinya dengan gula merah. Kebutuhan akan obat-obatan dipenuhi dengan membuat sendiri beberapa jenis obat, seperti obat batuk dibuat dari daun sirih, bubuk kina dibuat dari kulit kina yang ada di daerah Jasinga, Obat buduk menggunakan salep belerang yang dibuat dari belerang yang dicampur minyak kelapa sawit, Perban dibuat dari kulit pohon pisang bagian dalam, Vaksin cacar dibuat oleh Dr. Satrio pejabat bagian kesehatan Brigade Tirtayasa saat berkecamuk wabah cacar.

Atas bantuan Soerjo, Mantri cacar di Malingping, vaksin cacar dibuat. Soerjo pernah membuat Vaksin di Lembaga Pasteur di Bandung. Untuk membuat vaksin bahan bakunya adalah Vaksin Kering, Kerbau Muda atau Sapi dan Glycerin sebagai bahan pencampur. Setalah bahan baku diperoleh dengan berbagai cara, vaksin dibuat. Kerbau muda dimandikan sebersih-bersihnya, lalu dicukur bersih seluas kurang lebih 40X30 cm, lalu dicuci ulang dengan sabun dan dibilas dengan air matang agar kulitnya benar-benar bersih. Vaksin kering dicampur dengan glycerin kemudian digoreskan di kulit kerbau yang telah dibersihkan itu. Setelah goresan kering, bekasnya ditutup dengan kain putih untuk melindunginya dari lalat dan kotoran. Setelah tiga hari, bisul-bisul cacar tumbuh, lalu ditunggu sampai mengerak. Bisul yang mengerak dikerok dari kulitnya setelah terlebih dahulu kerbau itu disembelih. Kerak cacar itu lalu digiling dengan menggunakan gilingan kopi yang terlebih dahulu direbus dalam air mendidih. Sambil digiling, cairan glycerin dituangkan dan akhirnya menghasilkan adonan yang homogen dan itulah vaksin cacar. (Madjiah, 1993:203-205).

Selain itu, ada yang menggunakan barang lain sebagai pengganti, seperti untuk lampu penerangan orang menggunakan minyak kelapa dan biji-bijian yang berminyak. Tekstil sangat kurang, sehingga orang banyak menggunakan karung bagor sebagai pakaian. Orang membuat kemeja dari sarung polekat yang telah tua lalu dicelup. Karena langkanya batu korek api, orang membuat api dengan menggunakan batu titikan yang titik dengan sepotong kecil baja.

Usaha oleh Pemerintah Daerah Banten untuk mengatasi Blokade Belanda adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pedagang dan rakyat. Misalnya, peraturan tentang ekspor barang-barang agar para pedagang setelah kembali mengekspor, harus membawa bahan pakaian dan alat-alat kendaraan yang diperlukan oleh rakyat yang dibeli olehnya sebanyak 50% dari harga barang yang diekspor. Peraturan itu ternyata tidak dipatuhi oleh seorang pedagangpun.

Perlunya barang-barang yang cukup di Banten ditunjukkan juga dengan adanya perdagangan barter antara Banten dan Jakarta yang dimulai pada bulan Mei 1948. Dari Banten dibawa bahan-bahan mentah ke Jakarta, sebaliknya dari Jakarta dibawa barang-barang tekstil. Sebagai langkah awal, perdagangan seperti itu dimulai oleh pihak swasta.

Dilapangan moneter, karena Banten tidak menerima kiriman uang dari Pemerintah Pusat, dicetak uang sendiri bernama “Uang Kertas Darurat Untuk Daerah Banten” yang terkenal dengan sebutan URIDABS (Uang Republik Indonesia Daerah Banten Sementara. Pengeluaran uang itu didasarkan pada jaminan adanya tambang emas di Cikotok. Pembuatan mata uang itu dilakukan setelah Pemerintah Daerah Banten tidak dapat membayar gaji pegawai karena tidak ada uang. Promotor pembuat uang tersebut adalah Pembantu Gubernur Mr. Joesoep Adiwinata dan R.Lumanauw, Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Keresidenan Banten, yang dipersiapkan semenjak bulan September 1947. Dengan menggunakan peralatan yang sederhana pada bulan Desember 1947 beredar emisi pertama yaitu pecahan Rp. 1,00, Rp.5,00, Rp. 10,00 dan Rp. 25,00. Kemudian pada bulan Agustus 1948 keluar emisi kedua yaitu pecahan Rp, 50,00.

Wujud URIDABS sangat sederhana sehingga mudah dipalsukan. Pada pertengahan tahun 1948 uang bernilai Rp. 25,00 dipalsukan oleh orang dari luar daerah Banten dan uang palsu itu banyak beredar di masyarakat. Untuk mengatasinya dibentuk Panitia Khusus yang mengadakan penelitian terhadap uang di pasar-pasar segera dimusnahkan. Selain itu, Panitia juga melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang dari daerah pendudukan yang masuk ke daerah Banten. Mereka ditangkap apabila diketahui membawa uang palsu. URIDABS asli terus bertambah. Akibatnya Inflasi tidak dapat dihindari. Setelah Agresi Militer kedua, URIDABS dibekukan sehingga keperluan rakyat sehari-hari dicukupi dengan jalan tukar menukar barang (barter).

Sedikitnya jumlah barang dipasaran mengakibatkan harga barang-barang terutama bahan makanan, semakin tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk memperbaiki keadaan perekonomian daerah, berbagai cara dilakukan. Kalangan pedagang dan Jawatan Perdagangan membentuk “Majelis Perniagaan Daerah Banten” yang usahanya antara lain dilapangan impor dan ekspor. Sementara itu, mulai tanggal 5 Nopember 1948, Pemerintah ton Daerah memberi izin kembali kepada pedagang-pedagang besar untuk membawa kopra sebanyak 50 ton luar daerah, asal ketika kembali mereka membawa barang-barang lain yang dibutuhkan di Banten.

Cara lain yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, agar hasil dari daerah itu tidak banyak keluar adalah dikeluarkannya mulai pertengahan bulan Nopember 1948 aturan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang menetapkan banyaknya barang yang diperbolehkan dibawa keluar daerah Banten. Dalam Peraturan itu ditetapkan bahwa setiap orang hanya dibolehkan membawa minyak kelapa tanah dan lain sebagainya sebanyak satu liter. Untuk berbagai macam kacang, beras, gula merah, gula pasir dan ikan kering setiap orang hanya diperbolehkan membawa sebanyak satu kilogram. Untuk binatang ternak seperti ayam, itik, bebek setiap orang hanya diperbolehkan membawa satu ekor. Pelanggaran terhadap aturan itu akan diberi tindakan, yaitu barang-barang yang dibawa dirampas dan orang yang membawanya ditawan. Jika orang, karena sesuatu hal harus membawa barang-barang tersebut dalam jumlah yang melebihi ketentuan, mereka wajib berhubungan dengan pihak yang berwajib, yaitu Jawatan Kemakmuran.

Walaupun usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan bahan makanan berhasil, namun harganya seperti beras terus meningkat. Tampaknya penyebabnya adalah inflasi URIDABS, sehingga nilai mata uang itu menurun. Upah para pekerja ikut meningkat, sehingga penghasilan mereka lebih tinggi daripada gaji pegawai daerah yang berpangkat tinggi. Kehidupan para pegawai sungguh memprihatinkan. Keadaan seperti ini tampaknya yang diinginkan oleh Belanda untuk melemahkan Banten.

Blokade Total Belanda ternyata tidak menggoyahkan Banten untuk lepas dari Negara Kesatuan RI. Kebencian Rakyat Banten terhadap Belanda benar-benar ditunjukan. Banten tetap berintegrasi dengan Negara Kesatuan RI, bahkan dalam keadaan sulit, Banten masih dapat membantu Pemerintah Pusat dengan batangan-batangan emas yang dihasilkan dari Cikotok.

Pada akhir pendudukan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :


1. Inflasi yang sangat tinggi (Hiper-Inflasi).
Penyebab terjadinya inflasi ini adalah beredarnya mata uang pendudukan Jepang secara tak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 milyar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan sebesar 1,6 milyar. Jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan meguasai bank-bank. Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang Jepang.
Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri, tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut, sebab negara RI belum memiliki mata-uang baru sebagai penggantinya. Maka dari itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu :
a. mata-uang De Javasche Bank;
b. mata-uang pemerintah Hindia Belanda;
c. mata-uang pendudukan Jepang.
Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.
Oleh karena itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI, juga melakukan hal yang sama yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.



1. Diplomasi Beras ke India
Usaha ini lebih bersifat politis daripada ekonomis. Ketika terdengar berita bahwa rakyat India sedang ditimpa bahaya kelaparan, pemerintah RI segera menyatakan kesediaannya untuk membantu pemerintah India dengan mengirimkan 500.000 ton beras, dengan harga sangat rendah. Pemerintah bersedia melakukan hal ini karena diperkirakan pada musim panen tahun 1946 akan diperoleh surplus sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.
Sebagai imbalannya pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Keuntungan politik yang diperoleh oleh pemerintah RI adalah dalam forum internasional India adalah negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan kemerdekaan RI.

2. Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri
Usaha untuk membuka hubungan langsung ke luar negeri, dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Diantara usaha-usaha tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mengadakan kontak hubungan dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Usaha ini dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation), suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. Dalam transaksi pertama pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia seperti gula, karet, teh, dan sebagainya. Kapal Isbrantsen Inc. yang masuk ke pelabuhan Cirebon adalah kapal Martin Behrmann yang mengangkut barang-barang pesanan RI dan akan memuat barang-barang ekspor dari RI. Akan tetapi kapal itu dicegat oleh kapal Angkatan Laut Belanda dan diseret ke pelabuhan Tanjung Priuk dan seluruh muatannya disita.
b. Menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Oleh karena jarak perairan yang relatif dekat, maka usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Usaha ini secara sistimatis dilakukan sejak tahun 1946 sampai dengan akhir masa Perang Kemerdekaan. Pelaksanaan penembusan blokade ini dilakukan oleh Angkatan Laut RI dengan dibantu oleh pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor.
Sejak awal tahun 1947 pemerintah RI membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office (Indoff). Secara resmi Indoff ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia juga berusaha menembus blokade dan usaha perdagangan barter.
Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negeri yang disebut Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPLULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan Angkatan Perang. Sebagai pelaksana upaya menembus blokade ini yang terkenal adalah John Lie, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh dan Chris Tampenawas. Selama tahun 1946 pelabuhan di Sumatera hanya Belawan yang berhasil diduduki Belanda. Karena perairan di Sumatera sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasil-hasil dari Sumatera terutama karet yang berhasil diselundupkan ke luar negeri, utamanya ke Singapura, mencapai jumlah puluhan ribu ton. Selama tahun 1946 saja barang-barang yang diterima oleh Singapura dari Sumatera seharga Straits $ 20.000.000,-. Sedangkan yang berasal dari Jawa hanya Straits $ 1.000.000,-. Sebaliknya barang-barang yang dikirim ke Sumatera dari Singapura seharga Straits $ 3.000.000,- dan dari Singapura ke Jawa seharga Straits $ 2.000.000,-.

De Javasche Bank



KEADAAN EKONOMI INDONESIAPADA MASA AWAL KEmERDEKAAN (1945) HINGGA 1950

A. KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :
* Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.
* Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.
* Tingalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
* Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
* Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.
* Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdeaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut .
  1. Terjadi Inflasi yang sangat tinggi
Inflasi tersebut dapat terjadi disebabakan karena :
- Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).
- Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar.
- Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.
Inflasi terjadi karena di satu sisi tidak terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang di sisi lain ketersediaan barang menipis bahkan langka di beberapa daerah. Kelangkaan ini terjadi akibat adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Uang Jepang yang beredarsangat tinggi sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut masih sanat rendah.
Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab pada masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.
Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:
ü Mata uang De Javasche Bank
ü Mata uang pemerintah Hindia Belanda
ü Mata uang pendudukan Jepang
Keadaan tersebut diperparah dengan diberlakukannya uang NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Upaya sekutu tersebut merupakan salah satu bentuk pelangaran kesepakatan yaitu bahwa selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, maka tidak ada mata uang baru.
Karena tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesiapun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI)sebagai pengganti uang Jepang.
  1. Adanya Blokade ekonomi dari Belanda
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :
* Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
* Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
* Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.
Dengan adanya blokade tersebut menyebabakan:
ü Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.
ü Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
ü Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.
ü Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.
Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah
- Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
- Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.
- Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.

  1. Kekosongan kas Negara
Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.


B. UPAYA MENGATASI BLOKADE EKONOMI BELANDA (NICA)
Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut.
  1. Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India
Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar negeri sehingga pemerintah berani memperkirakan bahwa pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton. Sebagai imbalannya pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Saat itu Indonesia tidak memikirkan harga karena yang penting adalah dukungan dari negara lain yang sangat diperlukan dalam perjuangan diplomatik dalam forum internasional. Adapun keuntungan politis yang diperoleh Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional.

  1. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri
Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain :
* Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.
* Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan laut RI serta pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.
* Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga berperan sebagai perantara dengan pedagang Singapura dan mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang diperlukan.
* Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI EKONOMI INDONESIA
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan sejak Februari 1946, adalah sebagai berikut.
1) Konferensi Ekonomi Februari 1946
Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :
* Masalah produksi dan distribusi makanan
Tercapai kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapukan dan diganti dengan sistem desentralisasi.
* Masalah sandang
Disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan Kementrian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara itu tujuan dibentuk Bulog (Februari 1946) untuk melarang pengiriman bahan makanan antar karisidenan
* Status dan Administrasi perkebunan-perkebunan
Keputusannya adalah semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah kementrian Kemakmuran. Sehingga diharapkan pendapatan negara dapat bertambah secara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu.
Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

2) Pinjaman Nasional
Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan (Surachman) dengan persetujuan BP-KNIP. Untuk mendukung program tersebut maka dibuat Bank Tabungan Pos, bank ini berguna untuk penyaluran pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah RI.
Rakyat dapat meminjam jika rakyat mau menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Usaha ini mendapat respon yang besar dari rakyat terbukti dengan besar pinjaman yang ditawarkan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 , pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Kesuksesan yang dicapai menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.

3) Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
Rencana Pembangunan 10 tahun tersebut adalah sebagai berikut.
* Semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara, yang baru terlaksana tahun 1957.
* Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi
* Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI.
* Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda.
Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional. Pendanaan untuk Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing.
Inti rencana ini adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri.
Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah membuka diri terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional, melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung dana tersebut dibentuk Bank Pembangunan. Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri sementara itu tanah partikelir dihapuskan.
Perkembangannya April 1947 badan ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Rencana tersebut belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan, yaitu Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda dan yang tersisa sebagian besar tergolong sebagai daerah miskin dan berpenduduk padat (Sumatera dan Jawa). Hal tersebut ditambah dengan adanya Pemberontakan PKI dan Agresi mIliter Belanda II yang mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

4) Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi dan meningkatkan effisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh kementrian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan.
5) Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah :
* Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA
* Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul
* Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
* Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit
* Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun.

6) Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
Organisasi yang dipimpin B.R Motik ini bertujuan untuk :
Ø Menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta, agar pengusaha swasta memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional.
Ø Menggalang dan Melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
Meskipun usaha PTE didukung pemerintah dan melibatkan dukungan dari pemerintah daerah namun perkembangannya PTE tidak dapat berjalan baik dan hanya mampu didirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000,00. Kegiatan ini semakin mengalami kemunduran akibat Agresi Militer Belanda.
Selain PTE, perdagangan swasta lainnya juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).
Mengaktifkan kembali Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting, Pusat Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia.

7) Oeang Republik Indonesia (ORI)
Melarang digunakan mata uang NICA dan yang lainnya serta hanya boleh menggunakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 17 tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Mengenai pertukaran uang Rupiah Jepang diatur berdasarkan UU No. 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946. Tanggal 25 Oktober selanjutnya dijadikan sebagai hari keuangan. Adapun kebijakan penyetaraan mata uang adalah sebagai berikut.
* Di Jawa, Lima puluh rupiah (Rp. 50,00) uang Jepang disamakan dengan satu ruapiah (Rp. 100,00) ORI dengan perbandingan 1:5.
* Di Luar Jawa dan Madura, Seratus rupiah (Rp. 100,00) uang Jepang sama dengan satu rupiah(Rp. 1,00) ORI dengan perbandingan 1:10.
* Setiap sepuluh rupiah (Rp. 10,00) ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram.
Mengenai pengaturan nilai tukar uang ORI dengan valuta asing (nilai kurs mata uang ORI di pasar valuta asing) sebenarnya dipegang oleh Bank Negara yang sebelumnya telah dirintis bentuk prototipenya yaitu dengan pembentukan Bank Rakyat Indonesia (Shomin Ginko). Namun tugas tersebut pada akhirnya dijalankan oleh Bank Negara Indonesia (Bank Negara Indonesia 1946) yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank ini merupakan bank umum milik pemerintah yang tujuan awal didirikannya adalah untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. BNI didirikan pada 1 November 1946.
Meskipun begitu usaha pemerintah untuk menjadikan ORI sebagai satu-satunya mata uang nasional tidak tercapai karena terpecah-pecahnya wilayah RI akibat perundingan Indonesia- Belanda. Sehingga di beberapa daerah mengeluarkan mata uang sendiri, yang berbeda dengan ORI, seperti URIPS (Uang Republik Propinsi Sumatera) di Sumatera, URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) di Aceh, URIDAB (Uang Republik Indonesia Banten) di Banten dan Palembang.

Upaya-upaya pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia meskipun Belanda masih belum pergi dari Indonesia.
Ini adalah uraian sejarah ekonomi & politik yang terkandung dalam kondisi awal Indonesia merdeka, jika anda ingin bertanya sesuatu tentang tulisan saya ini, silakan berikan komentar anda, untuk sanggahan dan saran anda boleh konsultasi-kan pada dan beberapa link berikut:

2 komentar:

  1. apakah pertanyaan yang dapat diajukan dari blog ini?

    BalasHapus
  2. thanks for info, btw, kunjungi blog ku ya!

    http://www.ksatrialangit.co.cc

    sankyuu na!

    BalasHapus